PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Arief Rachman Hakim, - (2018) PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (871kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (31kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai pertanggungjawaan pelaku usaha. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen yang mempunyai hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan pelanggaran yang dilakukna oleh Pelaku usaha produk pangan olahan yang telah diatur dalam Undang–Undang mengenai perlindung konsumen terhadap hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi produk pangan.Skripsi ini membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangannya, yang tidak memiliki izin Dari Badan Pengawa Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah dalam pengawasan peredaran produk pangan dan diadakan sosialisasi, edukasi mengenai produk pangan yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah produk pangan saus sambal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1210611066] [Ketua Penguji: Dwi Desi Yayi Tarina] [Anggota I: Sulastri] [Anggota II: Andriyanto Adhi Nugroho]
Uncontrolled Keywords:	pertanggung jawaban pelaku usaha, konsumen Badan POM
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	27 Nov 2019 01:28
Last Modified:	27 Nov 2019 01:28
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3279

Actions (login required)

View Item