PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN (Studi Putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2015)

Wirya Agung Kusuma Putra, - (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN (Studi Putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2015). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (32kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (938kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (928kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (907kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)

Abstract

Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Salah satu hambatan dalam perekonomian Indonesia adalah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam usaha atau bisnis di Indonesia. Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan terutama peserta tender lainnya yang tidak ikut bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Terkait dengan persekongkolan, terdapat Putusan KPPU yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu putusan KPPU Perkara Nomor 6/KPPU-L/2015 terkait pembangunan gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya, dalam amar putusannya Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Terlapor I (PT. Citra Kharisma Persada), terlapor II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), terlapor III (PT Sumber Nor Abadi), terlapor IV (Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha peserta tender yang dirugikan akibat persekongkolan dalam putusan KPPU dan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya persekongkolan tender. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1610622004] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I: Erna Widjajati] [Penguji/Pembimbing II: Imam Haryanto]
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, pelaku usaha, peserta tender
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Muchamad Reza Pahlawan
Date Deposited:	03 Dec 2019 10:50
Last Modified:	03 Dec 2019 10:50
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5243

Actions (login required)

View Item