KETIADAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA ANGGOTA BAWASLU STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2017-2022 HINGGA 2023-2028

Bonita Julien Gail, . (2025) KETIADAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA ANGGOTA BAWASLU STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2017-2022 HINGGA 2023-2028. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (241kB)
[img] Text
AWAL.pdf
Download (846kB)
[img] Text
BAB 1.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (414kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (347kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (285kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (761kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Download (246kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (343kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (123kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
HASIL PLAGIARISME.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB)
[img] Text
ARTIKEL KI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (535kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penyebab dari ketiadaan keterwakilan perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2017-2022 hingga 2023-2028. Meskipun telah ada affirmative action perempuan pada keanggotaan Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Keanggotaan dan Persyaratan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Alasan utama pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur karena Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu-satunya Bawaslu Provinsi di Indonesia yang sejak ditetapkan sebagai lembaga permanen hingga periode berjalan saat ini 2023-2028, tidak pernah ada satu pun perempuan yang menjadi anggotanya. Dengan melakukan wawancara dan menganalisis berbagai sumber catatan, penelitian ini menunjukkan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi ketiadaan keterwakilan perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam mewujudkan politics of presence perempuan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan kerja sama dengan semua lapisan golongan masyarakat, karena tidak adanya komitmen Bawaslu dalam menerapkan affirmative action lewat kuota, sehingga perlunya pengawalan kebijakan ini dari masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini mengharapkan kepada organisasi perempuan Kalimantan Timur untuk bergerak aktif mengawal keterwakilan perempuan dalam Bawaslu di Provinsi Kalimantan Timur, serta mengusulkan Bawaslu Pusat (Bawaslu RI) meningkatkan komitmen dalam memberikan ruang bagi perempuan dengan membuat skema sistem seleksi khusus perempuan agar dapat nyata mengimplementasikan affirmative action perempuan 30% pada keanggotaan Bawaslu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No.Panggil: 2010413090] [Pembimbing: Aniqotul Ummah] [Penguji 1: Sri Lestari Wahyuningroem] [Penguji 2: Anwar Ilmar]
Uncontrolled Keywords: affirmative action, women's representation, Bawaslu, gender representation, political participation, East Kalimantan
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik (S1)
Depositing User: BONITA JULIEN GAIL
Date Deposited: 12 Mar 2025 02:40
Last Modified: 12 Mar 2025 02:40
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/36402

Actions (login required)

View Item View Item