PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN ATAS PEREDARAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Hariyanto, - (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN ATAS PEREDARAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (100kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (994kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (992kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (948kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (60kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (921kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan mengetahui alasan-alasan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sus sistem peradilan pidana dijadikan tempat peredaran narkotika. Selain itu, untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan. Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (verenigings theorien). Di samping itu, digunakan teori pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dalam keadaan nyata atau factual yang terjadi di lapangan khsususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dapat dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika karena adanya peluang dan kesempatan yang diberikan oleh petugas ataupun Kepala Lapas yang memberikan fasilitas dalam mengadakan narkotika melalui permufakatan jahat secara terorganisir oleh narapidana dengan petugas maupun Kepala Lapas sehingga narkotika dapat beredar diperjualbelikan melalui tempat lembaga pemasyarakatan. Bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 114, Pasal 113 pelakunya dipidana dengan hukuman penjara dan membayar denda. Faktor pendorong yang mengakibatkan petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan karena adanya keuntungan melimpah yang dijanjikan yang akan diperoleh petugas pemasyarakatan dari hasil peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil:1710622038 ] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I:Laily Washliaty ] [Penguji/Pembimbing II: Muhammad Hatta]
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 07 Nov 2019 04:45
Last Modified: 07 Nov 2019 04:45
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/936

Actions (login required)

View Item View Item