Nurozi, - (2019) PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI- NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (90kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (919kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (893kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (912kB) |
![]() |
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (189kB) |
Abstract
Pajak adalah Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan pajak agar wajib pajak /penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksaanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita. Penagihan pajak mempunyai kedudukan yang penting sekali karena menyangkut masalah pencairan piutang Negara dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang mempunyai hutang pajak mulai sanksi denda administrasi dengan pembayaran bunga penagihan sampai dengan sanksi pidana berupa penyanderaan (gezeling). Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang setiap tahunnnya selalu meningkat dan dijadikan sebagai pembiyayan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan Indonesia bisa mandiri tanpa menutup kekurangan pembiyayan Negara dengan hutang.
Item Type: | Thesis (Tesis) |
---|---|
Additional Information: | [No. Panggil: 1710622007 ] [Ketua Penguji:Suherman ] [Penguji/Pembimbing I:Arrisman ] [Penguji/Pembimbing II: Imam Haryanto] |
Uncontrolled Keywords: | Penagihan Pajak, Sumber Pembiyaan Negara |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2) |
Depositing User: | Zahra Nasution |
Date Deposited: | 08 Nov 2019 03:58 |
Last Modified: | 08 Nov 2019 03:58 |
URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/920 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |