PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Haerdin, - (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (29kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (919kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (830kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (871kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (669kB)

Abstract

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. 3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir T.A. 2012 (Putusan PN Medan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013 PN. Mdn) dan putusan No. 74/Pid.Sus/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana koruspi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1620622152 ] [Ketua Penguji:Erni Agustina ] [Penguji/Pembimbing I:Muhammad Araffah Sinjar ] [Penguji/Pembimbing II: Muhammad Hatta]
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	08 Nov 2019 03:55
Last Modified:	08 Nov 2019 03:55
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/917

Actions (login required)

View Item