TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN DANA PAGU DARI SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KEPADA PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA

Eliana Mayangsari, - (2019) TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN DANA PAGU DARI SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KEPADA PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA. Tugas Akhir thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (3MB)

Abstract

Penelitian terkait dengan prosedur pemberian dana pagu ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistematika yang digunakan oleh BUD untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Umum. Hal ini menjadi penting karena dalam pemerintahan daerah tentu terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. Dalam kegiatan operasionalnya SKPD tentu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melaksanakan kegiatannya, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP untuk dana pagu awal yang berhak didapatkan oleh SKPD yang mana besaran pagu UP tersebut juga sudah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 1013 Tahun 2015. SKPD dapat mengajukan UP untuk satu kali periode anggaran. Mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, tentu membuat dana UP menipis atau kas di bendahara tinggal sedikit. Dengan ini, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU untuk mengisi kembali kas yang tersisa di bendahara. Dalam kelangsungan operasional, SKPD juga dapat melakukan transaksi dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa, belanja gaji, dan pembayaran jaminan kesehatan. Dengan ini, SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS untuk kemudian Suku Badan Pengelola Keuangan yang selanjutnya disebut SBPK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membayarkannya langsung kepada pihak ketiga. Mengingat banyaknya kegiatan pengajuan SPM, maka tentu terdapat prosedur yang dilakukan oleh SBPK selaku BUD dalam melakukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GU, dan LS

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir)
Additional Information:	[No. Panggil: 1610102018] [Ketua Penguji: Praptiningsih] [Penguji I: Ermawati] [Penguji II (Pembimbing): Danang Mintoyuwono]
Uncontrolled Keywords:	Prosedur, Pencairan, UP, GU, LS
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (DIII)
Depositing User:	Fitrianda
Date Deposited:	08 Nov 2019 01:56
Last Modified:	08 Nov 2019 01:57
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/872

Actions (login required)

View Item