PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI))

Widiyantoro, - (2015) PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (590kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (140kB)
	Text BAB I.pdf Download (978kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (778kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (985kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (18kB)

Abstract

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing- masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Tulisan ini membahas 3 (tiga) hal yaitu apa fungsi perlindungan konsumen; bagaimana konsep pengaturan perlindungan konsumen berkaitan dengan UU no.8 Tahun 1999? ; bagaimana pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan dengan masalah perlindunngan konsumen? Untuk membahas masalah ini digunakan metode analisa deskritif yang membahas mengenai berbagai peraturan perlindunngan konsumen berkaitan dengan masalah perlindnungan konsumen dalam sistem persaingan usaha. Di akhir penulisan penulis menyimpulkan bahwa fungsi peraturan perlindnungan konsumen untuk melindungi bebagai hak konsumen. Selain itu Pelaksaan hukum persaingan usaha berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha. Haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha dan mekanisme persaingan itu. Persaingan haruslah berjalan secara wajar dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kalangan pelaku usaha tidak saja tidak meningkat pendapatannya, bahkan mati usahanya. Sekalipun diakui bahwa persaingan merupakan suatu yang biasa dalam dunia usaha, tetapi persaingan antarkalangan usaha itu haruslah sehat dan terkendali. Akhirnya penulis menyarankan agar Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur tentang perilaku yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, sehingga mereka tidak merusak diri sendiri dan/atau merugikan konsumennya. Oleh sebab itu, diperlukan sejumlah aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku pengusaha, sedangkan di lain pihak yang juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1220922055] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli: Jeane Neltje Saly] [Penguji 1/Pembimbing: Koesparmono Irsan] [Penguji 2/Pembimbing: Mo. Hatta]
Uncontrolled Keywords:	Perkara Pidana Korupsi, Likuiditas Skandal BLBI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	04 Dec 2019 06:06
Last Modified:	04 Dec 2019 06:06
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5739

Actions (login required)

View Item