PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ANALISIS MENYONGSONG PERUBAHAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA (IUS CONSTITUENDUM)

Nurdinsyah, - (2018) PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ANALISIS MENYONGSONG PERUBAHAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA (IUS CONSTITUENDUM). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (217kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (945kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (942kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (945kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Sistem peradilan pidana, pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum, melalui “kekuasaan kehakiman”, di bidang hukum pidana. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa “ tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai sumber data utama digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder diperoleh melalui beberapa literature, beberapa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang- undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif oleh penulis. Hukum pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bagian keempat, Pembuktian dan Putusan, Pasal 177 ayat (11) alat bukti yang sah mencakup : Barang bukti, Surat-surat, Bukti elektronik, Keterangan seorang ahli, Keterangan seorang saksi, Keterangan terdakwa dan Pengamatan hakim. Keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1610622008] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I: Antonius PS Wibowo] [Penguji/Pembimbing II: Muhammad Hatta]
Uncontrolled Keywords:	Pengamatan hakim alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Muchamad Reza Pahlawan
Date Deposited:	03 Dec 2019 08:26
Last Modified:	03 Dec 2019 08:26
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5246

Actions (login required)

View Item