PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Trisna Hafidz Ridho Samputra, - (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (344kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (3MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (2MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (329kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (2MB)

Abstract

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tiga (3) point, yaitu diantaranya; 1. Bagaimanakah bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dalam pengkajian Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimanakah peran pemerintah dan perusahaan e-commerce dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, dan 3. Apakah cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis e-commerce sudah tepat, dalam mencegah trader yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau berdasarkan data sekunder, dengan disertai teknik untuk pengambilan data secara accidential sampling. Hasil dari penelitian adalah: 1. Sudah, karena pemerintah mengeluarkan dalam bentuk rekomendasi pembentukan perUndang-Undangan SOP untuk perusahaan e-commerce contohnya: set-regulasi di setiap perusahaan e-commerce. 2. Atas peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang SPNBE, dalam hal ini PROLEGNAS dijalankan lima 5 tahun sekali. Adapun para penyelenggara jasa e- commerce menawarkan sistem melalui e-payment. 3. Pemerintah memberikan cara yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa yaitu, melalui jalur litigasi, non-litigasi ataupun dengan cara mediasi/negosiasi. Namun berbeda dengan para penyelenggara mereka melakukan dengan cara refund.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1710622008] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I: Erna Widjajati] [Penguji/Pembimbing II: Imam Haryanto]
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce, Wanprestasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 08:54
Last Modified: 28 Nov 2019 08:54
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4733

Actions (login required)

View Item View Item