PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)

Muhammad Lutfi Zulfadhillah, - (2019) PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (115kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (996kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (949kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (946kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (79kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum yang pada hakikatnya berpedoman dengan konstitusi. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan 28E tentang hak kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Adapun dalam pernyataan Ir. Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI yang pada dasarnya bukan untuk menghina, melecehkan dan menjatuhkan agama lain. Akan tetapi, menegaskan bahwa agama ada bukan untuk dipergunakan sebagai alat politik. Hal ini, dia sampaikan berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung ada beberapa golongan yang mengunakan agama sebagai alat untuk berpolitisasi. Namun, saat Ir. Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pendapat tersebut akan tetapi dia dianggap melakukan tindak pidana penistaan agama. Peraturan tentang penodaan terhadap agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 status hukumnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Sehingga melahirkan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian, membuat dia terkena vonis sanksi pidana penjara selama 2 tahun penjara. Dalam penerapan Hak Asasi Manusia pada kasus ini seharusnya dilaksanan oleh penegak hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1410611121] [Ketua Penguji: Bambang Waluyo] [Anggota I: Sulastri] [Anggota II: Muhammad Helmi Fahrozi]
Uncontrolled Keywords: Hak Asasi Manusia, Pasal 156 KUHP, Penistaan Agama.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 04:08
Last Modified: 28 Nov 2019 04:08
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4214

Actions (login required)

View Item View Item