PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)

Alifia Elsa Salsabilah, - (2019) PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
1. AWAL.pdf
Download (2MB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf
Download (52kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (962kB)
[img] Text
7. BAB V.pdf
Download (815kB)
[img] Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (928kB)
[img] Text
9. RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (78kB)
[img] Text
10. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (819kB)

Abstract

Pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saati ini. Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah dikriminalisasi di Indonesia. Dengan begitu, berarti masyarakat menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk suatu lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas adanya tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum eks pegawai HSBC Indonesia. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan fungsi PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK ini juga membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwanmemang benar oknum eks pegawai HSBC tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1510611114] [Ketua Penguji: Bambang Waluyo] [Anggota I: Dinda Dinanti] [Anggota II: Alfitra]
Uncontrolled Keywords: Peran PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 06:48
Last Modified: 28 Nov 2019 06:48
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4208

Actions (login required)

View Item View Item