ANALISA YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN DITINJAU DARI UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” (Studi Kasus Putusan Kppu No. 02/KPPU-M/2014)

Kusnady Amirullah, - (2016) ANALISA YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN DITINJAU DARI UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” (Studi Kasus Putusan Kppu No. 02/KPPU-M/2014). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (29kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (856kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (926kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (185kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)

Abstract

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambilih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham. Terkait kasus keterlambatan pemberitahuan pelaporan akuisisi oleh PT Balaraja Bisco Paloma kepada komisi KPPU merujuk pada pasal 29 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di jelaskan bagi pelaku usaha wajib memberitahukan laporan akuisisi ke komisi KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.Sanksi terhadap keterlambatan itu diatur dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.0000.000 (lima milyar rupiah) yang wajib dibayarkan ke kas negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1210612024] [Ketua Penguji: Dwi Desi Yayi Tarina] [Anggota I: Dwi Aryanti Ramadhani] [Anggota II: Andriyanto Adhi Nugroho]
Uncontrolled Keywords: Akuisisi, Perusahaan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 01:52
Last Modified: 28 Nov 2019 01:52
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3813

Actions (login required)

View Item View Item