PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)

Irsyad Noeri, . (2022) PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text AWAL.pdf Download (467kB)
	Text BAB 1.pdf Download (418kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (418kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (119kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (316kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Download (112kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (388kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (72kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | Request a copy
	Text HASIL PLAGIARISME.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB) | Request a copy
	Text ARTIKEL KI.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) | Request a copy

Abstract

Adalah sebuah ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang namun tidak bisa diproses karena tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan, ini alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Akil Mochtar untuk menguji Pasal 69 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Cukupkah alasan ini untuk merampas kemerdekaan dan harta benda seseorang yang dijamin dalam Konstitusi kita UUD 1945, apalagi ada pendapat ahli yang menyatakan Pasal 69 itu melanggar prinsip Due Proces of Law yang sebagian diadopsi dalam KUHAP karena merupakan pengejawantahan dari konsep Negara Hukum (Rechtstaat) seperti asas praduga tak bersalah, asas non self incrimination dan asas legalitas. Dalam definisi mekanisme perampasan aset, Pasal 69 adalah civil forfeiture/ perampasan aset secara perdata yang diproses melalui peradilan pidana. Perkembangan akhir akhir ini Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diyakini oleh penegak hukum sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Civil forfeiture yang seharusnya mengejar hartanya sesuai prinsip follow the money berubah menjadi juga mengejar pelakunya. Sehingga ada kasus dimana pelaku kejahatan asal tidak pernah terbukti namun yang membantu melakukan masuk penjara walau tidak menikmati uangnya. Bahkan juga ada kasus dakwaannya murni pelanggaran Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa tindak pidana asal. Di tengah bergesernya paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, tampaknya pasal 69 ini semakin menjulang sebagai anomali dalam konsep Negara Hukum yang sudah kita adopsi dalam UUD 1945.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No.Panggil: 1810622039] [Pembimbing: Dr. Alfitra, SH., MH.] [Penguji 1: Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.] [Penguji 2: Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH.]
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum; Due Process of Law; Civil Forfeiture; Follow the Money.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Irsyad Noeri
Date Deposited:	20 Mar 2024 15:56
Last Modified:	21 Mar 2024 01:33
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/29815

Actions (login required)

View Item