PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ( Studi Kasus Putusan No. 1140 / PID.B / 2010 / PN Jkt Sel )

Frisca Krista Lidia, - (2014) PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ( Studi Kasus Putusan No. 1140 / PID.B / 2010 / PN Jkt Sel ). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (25kB)
	Text BAB I.pdf Download (832kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (874kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (826kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (812kB)
	Text BAB V.pdf Download (784kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (786kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (25kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)

Abstract

Dalam kehidupan obat sangatlah berperan penting. Karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat- obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah daripada obat yang telah mendapat izin edar. Ketersediaan obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Beredarnya obat-obatan ilegal saat ini telah membawa konsekuensi terhadap permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan masyarakat yang serius. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan di musnahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat dari adanya peredaran obat-obat ilegal ialah kerugian yang diderita masyarakat (masyarakat konsumen dan masyarakat produsen) atas beredarnya obat-obat ilegal sangat besar. Konsumen yang menggunakan obat ilegal pastinya akan terancam kesehatannya. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1010611057] [Penguji Utama: Norman Syahdar Idrus] [Penguji Lembaga: Suherman] [Penguji Skripsi: M. Ali Zaidan]
Uncontrolled Keywords:	Peredaran, obat-obatan illegal, sanksi pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	25 Nov 2019 01:42
Last Modified:	25 Nov 2019 01:42
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2379

Actions (login required)

View Item