Reza Maulana Akbar, - (2012) SISTEM PERADILAN MILITER SAAT INI DAN KONSEKWENSI LAHIRNYA TAP MPR NO. VII/MPR/2000 TENTANG PERAN TNI DAN POLRI. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Text
AWAL.pdf Download (98kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (28kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (881kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (895kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (899kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (937kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (805kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) |
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (27kB) |
Abstract
Tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berisi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk menjalankan tugasnya TNI dituntut wajib untuk disiplin dalam berbagai hal sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan selanjutnya di sidangkan di Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang di dalam nya berisi mengenai proses beracara di peradilan militer.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | [No. Panggil: 0810611062] [Penguji Utama: Diah Ratu Sari] [Penguji Lembaga: Dwi Aryanti Ramadhani] [Penguji Skripsi: Djamhari Hamza] |
Uncontrolled Keywords: | Peradilan Militer di Indonesia |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1) |
Depositing User: | Zahra Nasution |
Date Deposited: | 23 Nov 2019 02:29 |
Last Modified: | 23 Nov 2019 02:29 |
URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1774 |
Actions (login required)
View Item |