PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG DIKENAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Setia Rachma Suliaty, - (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG DIKENAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (94kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (785kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (7kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta langkah hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan hukum dan teori yang terkait dengan hukum ketenagakerjan yaitu teori Labor Management Cooperation. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan tentang pola hubungan perburuhan dan analisis terhadap pemutusan hubungan kerja dalam kaitannya dengan penyelesaian hubungan industrial. Analisa dari temuan data dikumpulkan dan diolah atas studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan upaya untuk menghindari PHK dapat dilakukan melalui langkah-langkah alternatit antara lain : melakukan efisiensi biaya produksi; mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial; mengurangi waktu kerja lembur; menawarkan kesernpatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat; dan merumahkan untuk sementara waktu pekeria/buruh secara bergantian. Langkah hukum pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah dapat melalui lembaga-lembaga di luar pengadilan dan melalui lembaga peradilan hubungan industrial yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan seperti lembaga Bipartit, lembaga Mediasi, lembaga Konsiliasi, lembaga Arbitrase dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Saran yang diberikan adalah langkah hukum pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 tahun 2004, yang melibatkan pihak ketiga. Jika dilihat dari cara penyelesaiannya dapat dibedakan antara penyelesaian perselisihan secara formal (win-lose solution), dan sistem penyelesaian perselisihan secara informal (win-win solution). Penyelesaian perselisihan secara formal (win-lose solution) diperankan oleh pengadilan. Sedangkan penyelesaian perselisihan secara informal (win-win solution) diperankan oleh mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses negosiasi (contractual process).

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1320922101] [Ketua Penguji: Wahyono] [Penguji Ahli: Indrati Rini] [Penguji I: Erni Agustina] [Penguji II (Pembimbing): Laily Washliaty]
Uncontrolled Keywords:	penyelesaian perselisihan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	05 Dec 2019 13:59
Last Modified:	05 Dec 2019 13:59
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6068

Actions (login required)

View Item