PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ALIH DAYA UNTUK PEKERJA PENAGIHAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Susanti Abdulwapa, - (2016) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ALIH DAYA UNTUK PEKERJA PENAGIHAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (957kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (639kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (165kB)

Abstract

Pekerja Penagihan Kredit di perbankan merupakan pekerja Alih Daya yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan biasanya dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja Penagihan Kredit ditempatkan PPJPpada tempat kerja Bank berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank dengan PPJPdalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja. Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Penagihan Kredit yang bekerja di Bank dalam bentuk PKWT terus menerus dan perbedaan dalam pemilahan kegiatan penunjang untuk pekerjaan penyediaan jasa pekerja antara regulasi perbankan denganUndang-Undang Nomor 13 tahun 2003Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja penagihan kredit yang dialih dayakan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerjadan mengetahui pengaruh regulasi perbankan dengan aturan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Alih daya. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menganalisa perlindungan hukummelalui tujuan hukum dari Gustav Radbruch.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisa yang didapatyaitu pekerja penagihan kredit dalam perjanjianAlih Daya merupakanpihak yang paling lemah secara hukum karena status kerja PKWT sehinggaperlindungan hukum belum dapat dicapai.Bank membuat peraturan yang berbeda mengenai pekerja penagihan kredit dalamkegiatan penunjangyang membuat undang-undang tenaga kerja menjadiperaturan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dipatuhi.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1320922081] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli: Imam Haryanto] [Penguji I/Pembimbing: Arrisman] [Penguji II/Pembimbing: Zawiah Ramlie]
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Alih Daya, Pekerja Penagihan Kredit
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	05 Dec 2019 14:09
Last Modified:	05 Dec 2019 14:09
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6011

Actions (login required)

View Item