IMPLEMENTASI ATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI PEMBATASAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI JL MH THAMRIN – JL MEDAN MERDEKA BARAT

Ayu Destiany, - (2015) IMPLEMENTASI ATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI PEMBATASAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI JL MH THAMRIN – JL MEDAN MERDEKA BARAT. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (17MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (212kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (954kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Download (930kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (988kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (169kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (80MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi Aturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor berdasarkan on going evaluation dengan mengacu pada empat isu pokok agar implementasi kebijakan efektif, meliputi communication, resource, disposition, dan bureaucratic structures. Hasil penelitian menunjukan bahwa on going evaluation pada tahap communication, penyampaian informasi terkait aturan tersebut yang dilakukan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Direktorat Polda Metro Jaya sudah dilakukan secara maksimal, namun masih adanya pengendara sepeda motor yang melewati JL Mh Thamrin - JL Medan Merdeka Barat. Pada Tahap resource berkenaan dengan sumber daya manusia yang terkait dengan aturan tersebut dan didukung dengan fasilitas yaitu lahan parkir, bis gratis, dan rambu-rambu. Pada tahap disposition adanya perbedaan atau pengurangan kendaraan dengan melihat volume kendaraan, kecepatan dan waktu tempuh kendaraan sebelum dan sesudah aturan ditetapkan. Dari segi hasil monitoring pelanggaran pembatasan lalu lintas sepeda motor terlihat bahwa pelanggaran sebelum dan sesudah ditetapkan berkurang. Pada tahap bureaucratic structures masing- masing dinas sudah sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga tidak menimbulkan bureaucratic fragmentation.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1110411024] [Ketua Penguji: Sumardi Dahlan] [Penguji I: Supratman] [Penguji II(Pembimbing): Rini Riyantini]
Uncontrolled Keywords:	On Going Evaluation, Implementasi, Aturan Gubernur DKI Jakarta
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
Depositing User:	Luqman Imam
Date Deposited:	02 Dec 2019 02:22
Last Modified:	02 Dec 2019 02:22
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5945

Actions (login required)

View Item