KAJIAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PADA PERASURANSIAN DI INDONESIA

Tri Agustina Rahayu, - (2015) KAJIAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PADA PERASURANSIAN DI INDONESIA. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (825kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (785kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (779kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (866kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (163kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransian di Indonesia. Usaha perasuransian di Indonesia pertama kali diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian). UU Usaha Perasuransian Pasal 10 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri. Namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pembinaan dan pengawasan kini dilakukan oleh OJK. UU OJK Pasal 4 Ayat (c) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Sektor Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) lahir untuk menggantikan UU Usaha Perasuransian yang berfokus pada peningkatan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan mendorong pembangunan nasional. Perlindungan pemegang polis tertuang dalam Bab XI Pasal 53 – Pasal 54. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). UU Perasuransian telah memenuhi asas perlindungan konsumen yang terdapat pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Namun UU Perasuransian diharapkan menerapkan keseimbangan terhadap perlindungan Pemegang Polis dan Perusahaan Perasuransian dengan membahas kewajiban dari Pemegang Polis. Program Penjaminan Polis yang diusung dalam UU Perasuransian juga harus dibuat UU nya sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan progam penjaminan polis.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1220922078] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli : Laily Washliaty] [Penguji 1 (Pembimbing): Erna Widjajati] [Penguji 2 (Pembimbing): Erni Agustina]
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Perasuransian, Pemegang Polis, Perusahaan Perasuransian, Program Penjaminan Polis.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	04 Dec 2019 06:20
Last Modified:	04 Dec 2019 06:20
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5769

Actions (login required)

View Item