IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women) PBB 1979 OLEH PEMERINTAH INDONESIA (STUDI KASUS : TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI MALAYSIA PERIODE 2010 -2012)

Windy Nur Ziaully, - (2013) IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women) PBB 1979 OLEH PEMERINTAH INDONESIA (STUDI KASUS : TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI MALAYSIA PERIODE 2010 -2012). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (113kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (66kB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita Indonesia migran di Malaysia. Indonesia sejak tahun 1984 telah meratifikasi konvensi CEDAW yang berfungsi sebagai instrument HAM. Konvensi CEDAW lahir atas dasar persamaan antara laki – laki dan perempuan, yang telah diatur dalam beberapa pasal. Mengenai perempuan sebagai tenaga kerja, diatur dalam pasal 11 konvensi CEDAW. Tenaga kerja wanita Indonesia telah tersebar di berbagai negara, namun Malaysia menjadi negara tujuan dengan jumlah TKI terbesar. Hal tersebut menjadikan TKI khususnya wanita kerap mengalami tindak diskriminasi. Maka pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan dalam bentuk undang – undang dan mengadakan perundingan mengenai nota kesepahaman atau MoU tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia dengan Malaysia. Konsep kebijakan luar negeri digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut untuk melihat apakah pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi yang baik dengan pihak Malaysia dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. TKI selain merupakan tenaga kerja Indonesia yang perlu dilindungi haknya, juga merupakan salah satu sumber devisa negara. Analisis implementasi konvensi CEDAW pasal 11 oleh pemerintah Indonesia ini menggunakan indicator hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. dengan demikian, hasil analisa skripsi ini menunjukan bahwa adanya tindak diskriminasi yang dialami tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia dan upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 0910412017] [Penguji Lembaga: Shanti Darmastuti ] [Penguji Utama: A.A Banyu Perwita] [Pembimbing: Nurmasari Situmeang]
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional (S1)
Depositing User: Hidayah Husnul Khotimah
Date Deposited: 02 Dec 2019 03:46
Last Modified: 02 Dec 2019 03:46
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5678

Actions (login required)

View Item View Item