TINJAUAN HUKUM ATAS PERMUFAKATAN KARTEL HONDA DAN YAMAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Cornelis Leo Lamongi, - (2018) TINJAUAN HUKUM ATAS PERMUFAKATAN KARTEL HONDA DAN YAMAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (578kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (953kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (865kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (935kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic serta penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1610622006] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I: Jeane Nelsje] [Penguji/Pembimbing II: Arrisman]
Uncontrolled Keywords:	Penerapan Hukum, Kartel, Persaingan Usaha, Sekuter Matic
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Muchamad Reza Pahlawan
Date Deposited:	03 Dec 2019 10:51
Last Modified:	03 Dec 2019 10:51
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5245

Actions (login required)

View Item