ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA

Faizal Rapsanjani, - (2016) ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (992kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (12kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (833kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (835kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (874kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (820kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (783kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (780kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (26kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (189kB)

Abstract

Menjamurnya pasar modern dengan keanekaragaman produk-produk yang ditawarkan dan kenyamanan dalam berbelanja, membawa implikasi bagi eksistensi pasar tradisional yang kebanyakan kondisinya lebih tertinggal baik secara fisik maupun manajemen, seperti kenyamanan, keamanan, dan kebersihanya jika dibandingkan dengan toko modern. Kondisi ini juga ditunjang dengan fenomena jarak yang berdekatan, bahkan bersebelahan dengan toko modern. Sehingga semakin meningkatkan persaingan usaha diantara pasar tersebut yang pada akhirnya berpotensi mematikan pasar tradisional. Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan ada lima indikasi yang merujuk pada perwujudan keseimbangan kepentingan, yaitu keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang harus sejalan dengan kepentingan umum. Lima indikasi tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 dan Nomor 70 Tahun 2013 dan Undang- undang Nomer 5 Tahun 1999. Dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan daerah merupakan produk hukum pemerintahan di daerah. Peraturan daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan asas keseimbangan pelaku usaha di daerah. Perkembangan pesat sektor usaha ritel menggambarkan pasar tradisional, semakin tersisih dengan keberadaan ritel modern. Dasar hukum pengaturan persaingan pelaku usaha toko modern dengan pasar tradisional di daerah merupakan suatu kajian penting untuk mengukur pencerminan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha tersebut agar tercipta iklim persaingan usaha yang kondusif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1110611059] [Ketua Penguji: Hendrawati Yuripersana] [Anggota I: Suherman] [Anggota II: Erna Widjajati]
Uncontrolled Keywords: Persaingan Usaha, Toko Modern, Pasar Tradisional.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 26 Nov 2019 01:31
Last Modified: 26 Nov 2019 01:31
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2737

Actions (login required)

View Item View Item