PENERAPAN ALTERNATIVES TO DETENTION (ATD) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA

Mario Johanes Caesar Siagian, - (2019) PENERAPAN ALTERNATIVES TO DETENTION (ATD) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (255kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (953kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (17kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (3MB)

Abstract

Setelah diterbitkannya Rencana Aksi Nasional “Beyond Detention Indonesia 2014-2019”, pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM masih berjuang untuk menerapkan alternatif terhadap penahanan (alternative to detention) di Indonesia untuk menangani sejumlah besar pengungsi di Indonesia untuk memberi mereka perawatan terbaik dan perlindungan bagi para pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia untuk sementara waktu dengan peluang kesempatan yang sangat kecil karena berbagai faktor kebijakan dari negara ketiga sehingga mereka harus tinggal sementara tanpa jangka waktu tertentu sampai mereka dipindahkan ke negara ketiga untuk bermukim kembali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk menangani pengungsi karena Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi para pengungsi sementara mereka menetap di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu tanpa melanggar Hak Asasi Manusia para pengungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara Indonesia atas instrumen Hak Asasi Manusia dengan menerapkan salah satu kebijakan alternatif yang merupakan alternatif terhadap penahanan (alternative to detention) melalui Rencana Aksi Nasional "Beyond Detention 2014-2019”. Namun dalam implementasinya, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam menangani permasalahan pengungsi menghadapi berbagai masalah dalam menentukan penerapan kebijakan alternative to detention yang dapat diterapkan di yurisdiksi Indonesia.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1510611078] [Ketua Penguji: Diani Sadiawati] [Anggota I: Muhammad Helmi F] [Anggota II: Wicipto Setiadi]
Uncontrolled Keywords: Pengungsi, alternative to detention, Hak Asasi Manusia, tanggung jawabNegara, penerapan, berbagai masalah.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 12 Nov 2019 04:16
Last Modified: 12 Nov 2019 04:16
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1131

Actions (login required)

View Item View Item