IMPLEMENTASI DAN KEKUATAN HUKUM MEDIASI DALAM ONLINE DISPUTE RESOLUTION

Niko Alfian, - (2019) IMPLEMENTASI DAN KEKUATAN HUKUM MEDIASI DALAM ONLINE DISPUTE RESOLUTION. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (888kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (783kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (783kB)

Abstract

Mediasi merupakan salah satu cara dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam mendapatkan keadilan dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kebebasan para pihak dalam menentukan cara menyelesaikan permasalahannya dengan kesepakatan bersama dirasa lebih efektif. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, Online Dispute Resolution (ODR) lahir dari penggabungan atau sinergisme antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai cara dan metode baru sebagai penyederhanaan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menekankan pada rumusan masalah yaitu, bagaimana penerapan mediasi melalui Online Dispute Resolution (ODR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian yang disepakati melalui Online Dispute Resolution (ODR). Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung dapat diterapkannya Online Dispute Resolution (ODR), seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun secara yuridis, Online Dispute Resolution (ODR) belum diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, bukan berarti tidak dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang diberikan. Meskipun secara peraturan tidak secara nyata menyatakan keabsahan akta perdamaian yang disepakati melalui Online Dispute Resolution (ODR), namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan rujukan bahwa akta perdamaian dengan cara ini tergolong memiliki kekuatan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil:1510611054 ] [Ketua Penguji: Muhammad Ali Hanafiah Selian] [Anggota I: Siti Nurul Intan Sari D] [Anggota II:Heru Sugiyono ]
Uncontrolled Keywords:	Online Dispute Resolution, Mediasi, dan Implementasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	10 Nov 2019 15:44
Last Modified:	10 Nov 2019 15:45
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1054

Actions (login required)

View Item