Thrinaldo Novandi, - (2019) PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PID/2014 dan Putusan Praperadilan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (138kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (789kB) |
![]() |
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (175kB) |
Abstract
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona serta hak-hak korban salah tangkap. Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangankan Judex Facti, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan, Bagi korban salah tangkap disarankan untuk diberikan hak-hak berdasarkan KUHAP Bab XII berupa ganti kerugian dan rehabilitasi, Penyidik yang melakukan penyidikan salah tangkap dapat dikualifikasikan etika profesi kepolisian serta dapat dikenakan pidana Pasal 333 KUHP, Penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti.
Item Type: | Thesis (Tesis) |
---|---|
Additional Information: | [No. Panggil:1620622071 ] [Ketua Penguji :Imam Haryanto ] [Penguji/Pembimbing I:Wicipto Setiadi ] [Penguji/Pembimbing II: Handoyo Prasetyo ] |
Uncontrolled Keywords: | Polri, Penyidik, Salah tangkap |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2) |
Depositing User: | Zahra Nasution |
Date Deposited: | 06 Nov 2019 07:52 |
Last Modified: | 06 Nov 2019 07:53 |
URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/907 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |