IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

Yulianto, . (2020) IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 77/PUU-XII/2014). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
Abstract.pdf
Download (351kB)
[img] Text
Awal.pdf
Download (2MB)
[img] Text
Bab 1.pdf
Download (975kB)
[img] Text
Bab 2.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (651kB)
[img] Text
Bab 3.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (689kB)
[img] Text
Bab 4.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (721kB)
[img] Text
Bab 5.pdf
Download (383kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf
Download (521kB)
[img] Text
Riwayat Hidup.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (48kB)
[img] Text
Lampiran.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (13MB)
[img] Text
Artikel KI.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (396kB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang subtansi dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Permasalahan yang terjadi dalam tataran penegakan hukum di lapangan adalah bahwa pasal 69 ditafsirkan oleh sebahagian penegak hukum sebagai pasal yang memberikan ruang kebebasan untuk tidak melakukan pembuktian pidana asal. Tentu tafsir ini membawa implikasi hukum yang tidak sederhana karena menyangkut asas praduga tak bersalah dan konsepsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan tentang maksud pasal 69 tersebut dimana kemudian pasal tersebut dinyatakan tidak bertentangan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi dan putusan pengadilan serta pendekatan kasuistis atas beberapa praktek penegakan hukum di lapangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak dapat dikesampingkan dalam proses penegakan hukum atas kasus pencucian uang dan tetap harus dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan jujur, adil, dan independen(due process of law). Kata Kunci: Pembuktian, Pencucian Uang, Pasal 69, Tindak Pidana Asal

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil : 1810622040] [Penguji/ Pembimbing I : Bambang Waluyo] [Penguji : Agus Surono] [Ketua Penguji : Atik Winanti]
Uncontrolled Keywords: Proof, Money Laundering, Article 69, Predicate Crime
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Yulianto -
Date Deposited: 13 Jan 2022 02:45
Last Modified: 13 Jan 2022 02:45
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/8115

Actions (login required)

View Item View Item