PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASITERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Yeni Andriyani, - (2015) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASITERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (45kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (860kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (999kB)
	Text BAB V.pdf Download (859kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (73kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal, serta mengetahui dan menganalisis kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab hukum adalah berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seorang bertanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti ia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang ditujukan langsung kepadanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi si pelaku dan juga sebagai usaha untuk mempertahankan citra pasar modal sebagai perdagangan yang lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan suatu bentuk penegakan hukum sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan saham di pasar modal merasa aman dan terjamin. Saran yang diberikan adalah perseroan sebagai badan hukum harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1320922089] [Ketua Penguji: Wahyono] [Penguji Ahli: Indrati Rini] [Penguji I: Erni Agustina] [Penguji II (Pembimbing): Arrisman]
Uncontrolled Keywords:	keterbukaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	06 Dec 2019 02:03
Last Modified:	06 Dec 2019 02:03
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6052

Actions (login required)

View Item