PROBLEMATIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Imam Lukito, - (2016) PROBLEMATIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (773kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (785kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (110kB)

Abstract

Penelitianinidilakukan untukmenjawabpermasalahanmengenaibagaimanakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?, dan bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?. Metodepenelitianyangdigunakan adalah yuridis normatifdenganmenitikberatkanpadadatasekunder,denganmemaparkan tentang peraturan yangberlakudalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisisdatayangdigunakan adalahmetodekualitatif.Hasilpenelitian, menunjukkanbahwaaparat penegak hukum memanfaatkan luasnya unsur-unsurtindak pidana korupsi untuk menjerat pelaku penyimpangan pengadaan barang dan jasa, terhadap Pejabat yang melakukan korupsi dalam pengadaan, aparat penegak hukummenggunakan pasal 2 dan pasal3sebagai unsur dalam delik korupsi yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang dan dapat merugikan keuangan Negara.Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah antara lain: menerapkan dengan tegas prinsip tata kelola pemerintahan yang baikdalam pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, melakukan pengendalian dan pengawasan intern pemerintah oleh lembaga pengawas pada intitusi yang melaksanakan pengadaan, dan mengimplementasikan pengadaan secara elektronik.Untuk memberikan efek jera terhadap koruptor selain hukuman penjara perlu ditambahkan hukuman lain berupa pemiskinan dan hukuman kerja sosial.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1320922080] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli: Laily washliati] [Penguji I/Pembimbing I: M. Ali Zaidan] [Penguji II/Pembimbing: Mohammad Hatta]
Uncontrolled Keywords:	Problematika, Korupsi, Pengadaan barang dan jasa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Velia Rahmadi
Date Deposited:	05 Dec 2019 15:20
Last Modified:	05 Dec 2019 15:20
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6033

Actions (login required)

View Item