KEJAHATAN CYBER MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

Poltar Aksi L. G., - (2015) KEJAHATAN CYBER MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (797kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (102kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (956kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (944kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (993kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (350kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya cyber laundering, serta langkah-langkah mengatasi tindak pidana cyber laundering. Teori yang dipergunakan adalah teori pemidanaan, teori keadilan, dan teori penegakan hukum. Teori pemidanaan meliputi teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori gabungan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan-laporan dan hasil penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa factor-faktor terjadinya cyber money launderingadalah terjadinya globalisasi yang memperpendek jarak dan waktu, kemajuan di bidang teknologi, ketentuan rahasia bank dan ketentuan perbankan, dan munculnya jenis uang baru yang disebut dengan e-money. Langkah-langkah untuk mengatasi cyber money launderingadalah dengan meningkatkan peran dan kewenangan lembaga keuangandalam menanggulangi dan memberantas kejahatan cyber money laundering. Hal ini disebabkan pelaku cyber launderingmenganggap lembaga keuangan adalah tempat yang ideal dan cepat untuk melakukan cyber laundering. Langkah-langkah yang diambil adalah dibuatnyaundang-undang tentang cyber money laundering, pemberlakuan ketentuan prinsip mengenai nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, membuat kategorisasi nasabah dan transaksi yang mempunyai risiko tinggi. Saran yang diberikan penulis adalah undang-undang cyber money launderingsegera dibentuk dan dipercepat pengesahannya mengingat kejahatan berbasis teknologi tersebut bersifat global dan trans nasional. Dan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh lembaga keuangan merupakan lembaga terdepan dan mengungkap cyber money launderingtersebut, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani cyber money launderingdan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang bersifat intensif.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1310922041] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli: Jeane Neltje Saly] [Penguji I: Laily Washliati] [Penguji II (Pembimbing): M. Ali Zaidan]
Uncontrolled Keywords: Kejahatan Money Laundering
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Velia Rahmadi
Date Deposited: 04 Dec 2019 07:26
Last Modified: 04 Dec 2019 07:26
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5947

Actions (login required)

View Item View Item