KAJIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN FIDUSIA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999

Darus Amin, - (2014) KAJIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN FIDUSIA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (93kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (995kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (836kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (922kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (33kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan serta benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Permasalahan dalam tesis ini adalah terdapat perumusan UU Fidusia belum mencerminkan adanya kepastian hukum, karena rumusan norma yang masih menimbulkan penafsiran ganda dan terdapat pasal-pasal UU bertentangan satu sama lain. Dengan metode penelitian normative yuridis diketahui ketidak singkronan materi pasal-pasal tersebut antara lain : pengertian benda pasal 1 ayat 4, cakupan benda jaminan fidusia pasal 1 ayat 2; Pasal 2 tidak singkron dengan pasal 38 dan pasal 37 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 11 ayat (1) adalah pendaftaran “benda jaminan fidusia”, sedangkan pasal 12 pendaftaran “jaminan fidusia” dan lain-lainnya. Sedangkan hasil penelitian teknis administratif, pendaftaran fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat propinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya belum ada Kantor Pendaftaran Fidusia. Saran penulis adalah memperhatikan asas kejelasan perumusan UndangUndang, sistematika, pemilihan kata (istilah), bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan teknis administratif perlu diupayakan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat Kabupaten/Kotamadya atau melalui sistem online.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1210922019 ] [Penguji Lembaga: Erni Agustina] [Penuji Ahli: Erna Widjayanti] [Penguji Tesis: Jeane Neltje Sally] [Penguji Tesis: St Laksanto Utomo]
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Velia Rahmadi
Date Deposited: 05 Dec 2019 07:04
Last Modified: 05 Dec 2019 07:04
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5860

Actions (login required)

View Item View Item