ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus : Rudi Rubiandini Dan Atty Suharti Tochija)

Muhammad Ansari, - (2018) ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus : Rudi Rubiandini Dan Atty Suharti Tochija). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (917kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (906kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (944kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan dengan didukung oleh teknik penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan. Kejaksaan dan KPK berusaha untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan. Prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. 1.Untuk menganalisis dasar kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan metode penelitian yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dasar Kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. 2. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Hal ini karena didukung oleh teknik penyadapan berupa kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1520922066] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji I/Pembimbing: Arrisman] [Penguji II/Pembimbing: Moh. Hatt]
Uncontrolled Keywords:	Operasi, Korupsi, Tangkap
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Muchamad Reza Pahlawan
Date Deposited:	02 Dec 2019 03:32
Last Modified:	02 Dec 2019 03:32
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5159

Actions (login required)

View Item