ASPEK YURIDIS PEMBINAAN KHUSUS BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

BERNARDUS PRAMAWAN, - (2019) ASPEK YURIDIS PEMBINAAN KHUSUS BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (185kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (2MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (2MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (884kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (880kB)

Abstract

Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia dan penyandang disabilitas sudah dianggap urgen sebagai bagian dari kelompok rentan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Berdasarkan data yang ditemukan maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan khusus terhadap standar perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dan bagi penyandang disabilitas diberlakukan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 2. Penyediaan Akomodasi Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Dalam Menerima Pembinaan di Dalam Lapas, bagi narapidana lanjut usia Menteri Hukum dan HAM, telah membuat standard internasional terkait perlakuan kepada narapidana dan tahanan lansia, dilakukan penyesuaian perlakuan terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018, yang terdiri dari upaya perlindungan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan di himbau melalui Surat Edaran Nomor PAS-03.0T.02.01 Tahun 2019 Tentang Penanganan Narapidana/Tahanan Lanjut Usia agar Peraturan Menteri tersebut harus dapat dipedomani oleh seluruh petugas pemasyarakatan saat berhadapan dengan narapidana dan tahanan lanjut usia sehingga pada saat mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara hak-haknya sebagai kelompok lanjut usia tetap dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1710622024] [Ketua Penguji: Jeane Neltje Saly] [Penguji/Pembimbing I: Laily Washliaty] [Penguji/Pembimbing II: Erni Agustina]
Uncontrolled Keywords: Tinjauan Yuridis, Pembinaan, Narapidana, Lansia, Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 08:54
Last Modified: 28 Nov 2019 08:54
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4722

Actions (login required)

View Item View Item