EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

Elyzabeth Gabriella Bulan, - (2019) EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (859kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (115kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (4MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala tingkah laku warga negara mempunyai aturan atau norma yang mengatur termasuk dalam kehidupan beragama . Kehidupan beragama di Indonesia berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila 1 Pancasila serta jaminan untuk bebas memilih agama dan kepercayaan masing-masing sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat pula aturan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diatur dalam UU No.1/PNPS/1965 serta Pasal 165a KUHP. Aturan penodaan agama ini kerap kali dipermasalahkan legalitasnya bahkan sampai diajukan judicial review beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh sebab itu Penulis ingin membahas efektivitas peraturan tersebut dan bagaimana upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan data kepustakaan. Dari riset yang dilakukan oleh penulis, maka disimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 serta Pasal 165a KUHP masih relevan dewasa ini terbukti saat Mahkamah Konstitusi memutus bahwa aturan ini masih Konstitusional. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah penghidupan kembali PAKEM sebagai manifestasi negara dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1510611009] [Ketua Penguji: Bambang Waluyo] [Anggota I: Sulastri] [Anggota II: Muhammad Araffah Sinjar]
Uncontrolled Keywords:	Penodaan Agama, Kerukunan Umat Beragama, PAKEM.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	28 Nov 2019 06:55
Last Modified:	28 Nov 2019 06:55
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4213

Actions (login required)

View Item