PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Topo Dasawulan, - (2019) PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (29kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (844kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (995kB)
	Text BAB V.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (853kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (16kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (828kB)

Abstract

Intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang- orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 2. Apa saja kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 3. Bagaimana upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menghambat peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memiliki 3 (tiga) peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangaan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. 2. Kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu pertama dalam hal pemanggilan saksi. Kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No. Panggil: 1620622154] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji/Pembimbing I: Muhammad Araffah Sinjar] [Penguji/Pembimbing II: Muhammad Hatta]
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	28 Nov 2019 04:01
Last Modified:	28 Nov 2019 04:01
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4207

Actions (login required)

View Item