PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE CYBERPORNO DAN WARUNG INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Ahmad Fardhi Haqi, - (2012) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE CYBERPORNO DAN WARUNG INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (563kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (249kB)
	Text Bab I.pdf Download (2MB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB)
	Text Bab V.pdf Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (170kB)

Abstract

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan Cyberspace. Internet dengan berbagai kemudahan dalam berinteraksi sebagai sarana lintas informasi menyebabkan berkembangnya informasi tanpa adanya batasan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan media baru berupa internet, dengan adanya media internet dapat memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi tanpa adanya batasan mengenai waktu dan tempat. Munculnya situs-situs porno merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkup penegakan hukum adalah tidak adanya suatu penanganan yang serius yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, dengan dalih tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh para penegak hukum mengapa mereka tidak serius dalam menangani satu masalah yang menurut penulis sudah meresahkan masyarakat. Pada tahun 2006 berdasarkan data Internet Pornography Statistic, Indonesia menempati peringkat ketujuh pengakses kata ”sex” di internet. Sementara data Googletrends posisi Indonesia meningkat pada peringkat kelima ditahun 2007. Apakah ditahun berikutnya turun? Masih data dari Googletrends, justru ditahun 2008 dan 2009 Indonesia masuk tiga besar, yaitu diperingkat tiga

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 0810611028] [Penguji Utama: Djamhari Hamza] [Penguji Lembaga: Dwi Aryanti Ramadhani] [Penguji Skripsi: M. Ali Zaidan]
Uncontrolled Keywords:	Pertanggung jawaban pidana , cybercrime , pornografi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	28 Nov 2019 06:47
Last Modified:	28 Nov 2019 06:47
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4204

Actions (login required)

View Item