TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP GENOSIDA PADA SUKU KURDI DI IRAK SELAMA REZIM SADAM HUSSAIN

Ratih Gumilang, - (2015) TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP GENOSIDA PADA SUKU KURDI DI IRAK SELAMA REZIM SADAM HUSSAIN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (104kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (946kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (740kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk genosida dari segi Hukum Humaniter, bentuk tindakan genosida yang terjadi pada rezim Saddam Hussein, tinjauan hukum terhadap kasus peradilan terpidana Sadam Hussein. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws) dan Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Genewa Laws). Di dalam buku Pengantar Hukum Humaniter, Haryomataram menuliskan Pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai suatu kejahatan (war crime). Metode penilitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan keputusan – keputusan pengadilan serta norma – norma hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Saddam Hussein digulingkan dan di sidangkan pada pengadilan Nasional Khusus Irak atas tuntutan Pemerintahan AS atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dengan vonis hukuman gantung. Salah satu tuntutan di persidangan perkara Saddam Hussein yaitu Peristiwa pembantaian suku Kurdi di Irak utara, di perkampungan suku Kurdi bernama Halabja. Peristiwa ini merupakan serangkaian kampanye yang terjadi pada hari Jum’at 16 Maret 1988. Peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran Hukum Humaniter dalam bentuk genosida yang dilakukan pada masa kekuasaan Saddam Hussein karena telah memilih Halabja sebagai tempat untuk uji coba senjata pemusnah massal yang baru dibuat oleh perusahaan senjata Irak Atomic Energy. Selanjutnya Penulis menyarankan Pemerintah Irak meratifikasi terlebih dahulu peraturan Internasional tentang genosida agar Saddam Hussein dipersidang di Persidangan Internasional bukan di Pengadilan Nasional yang beresiko kurangnya rasa keadilan karena dibawah intervensi Pemerintah AS dan Hakim-hakimnya dibawah rasa keinginan balas dendam di masa lalu.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1220922042] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli : Laksanto Utomo] [Penguji 1 (Pembimbing): Arrisman] [Penguji 2 (Pembimbing): Erni Agustina]
Uncontrolled Keywords: Hukum Humaniter, Genosida, Suku Kurdi, Saddam Hussein
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 01:59
Last Modified: 28 Nov 2019 01:59
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3825

Actions (login required)

View Item View Item