KEDUDUKAN PENJAMIN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt/Sos/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)

Nuzul Hakim, - (2015) KEDUDUKAN PENJAMIN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt/Sos/2013/PN.NIAGA.JKT.PST). Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (219kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (816kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (816kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (963kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (5kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab penjamin di dalam permohonan perkara PKPU dan Putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan dapat dijadikan rujukan bagi perkara yang sama. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls, yakni teori keadilan. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat, bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai berikut : “Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.” Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permasalahan yang di kemukakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain amanat dari Pasal 1832 KUH Perdata menyatakan bahwa penjamin dapat menanggung seluruh biaya Piutang Debitur dengan syarat bahwa Penjamin telah melepaskan Hak Istimewanya. Dengan artian bahwa dapat saja si Penjamin untuk dapat ditagih terlebih dahulu oleh para Kreditur sebelum Debitur asalnya. Kemudian Penulis menyarankan bagi para Penjamin, hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing- masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar peranan Penjamin sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawabnya secara maksimal.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1220922032] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji Ahli : Laily Washliaty] [Penguji 1 (Pembimbing): Laksanto Utomo] [Penguji 2 (Pembimbing): Arrisman]
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Penjamin, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 28 Nov 2019 01:50
Last Modified: 28 Nov 2019 01:50
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3810

Actions (login required)

View Item View Item