PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CRACKER YANG MELAKUKAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 253/Pid.B/2013/PN JR)

Fildza Ramadiansyah, - (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CRACKER YANG MELAKUKAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 253/Pid.B/2013/PN JR). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (89kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (969kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (966kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (913kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (873kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (103kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (3MB)

Abstract

Cyber Crime berkembang di Indonesia dikarenakan teknologi yang berkembang sangat pesatnya, tindak pidana cyber crime di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, dikarenakan semakin pesatnya teknologi maka cyber crime pun semakin beragam, hal ini yang menjadi alasan Indonesia pada tahun 2008 mengganti UU Telekomunikasi menjadi UU ITE. Oleh karena semakin berkembangnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana cyber crime serta unsur-unsur kejahatan tersebut didalam UU ITE dan KUHP. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normative dengansumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur cracking sebelum adanya UU ITE juga diatur dalam UU Telekomunikasi dan KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini dijatuhi pidana dengan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1210611038] [Ketua Penguji: M. Ali Zaidan] [Anggota I: Dwi Desi Yayi Tarina] [Anggota II: Diah Ratu Sari]
Uncontrolled Keywords: cyber crime, cracker, pertanggungjawaban pidana, UU ITE, peretasan website
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 27 Nov 2019 01:14
Last Modified: 27 Nov 2019 01:14
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3294

Actions (login required)

View Item View Item