PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANAPENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor :1960/K/Pid.Sus/2013)

Sarah Windah, - (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANAPENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor :1960/K/Pid.Sus/2013). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTAK.pdf
Download (52kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (832kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (959kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (836kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (800kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (779kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (903kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (23kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (2MB)

Abstract

Negara Indonesia terletak diantara 2 (dua) benua yaitu asia dan autralia, serta diantara samudera atlantik dan samudera hindia. Dengan demikian Indonesia memiliki laut yang sangat luas sehingga menjadikan Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi ikan yang sangat tinggi. Ekosistem terumbu karang, dan ikan yang dihasilkan oleh nelayan sudah mulai menipis hal tersebut dikarenakan adanya pencemaran yang sangat banyak di perairan sehingga mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Pencurian ikan secara illegal juga membuat kerusakan pada ekosistem perairan karena tidak menggunakan bahan dan cara dengan wajar dalam proses pengambilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang diatur didalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin tersebut. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data utama adalah data sekunder. Simpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi sanksi pidana maupun sanksi berupa denda. Dan peraturan mengenai tidak memiliki SIUP diatur didalam pasal 92 jo pasal 26 yang dimana didalam pasal tersebut bahwa setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP dipidana dengan pidan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1210611047] [Ketua Penguji: M. Ali Zaidan] [Anggota I: Andriyanto Adhi Nugroho] [Anggota II: Heru Suyanto]
Uncontrolled Keywords: Ikan, Perikanan, Negara Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 27 Nov 2019 01:10
Last Modified: 27 Nov 2019 01:10
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3289

Actions (login required)

View Item View Item