“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI” (Studi Kasus Putusan No.155/PID.SUS/2013/PN.CMS)”

Syari Fatul Handayani, - (2017) “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI” (Studi Kasus Putusan No.155/PID.SUS/2013/PN.CMS)”. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (738kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (132kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (862kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (867kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (25kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan subjek hukum orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi lebih condong kepada tindakan administrasi maupun pemulihan kondisi sebelumnya, seperti perbaikan pengelolaan limbah maupun pemulihan lingkungan untuk tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT Albasi Priangan Lestari, bertujuan untuk mengetahui tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan KIHP sebagai induk peraturan pidana di Indonesia dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana azas lex specialis derogatlegi generali. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup yaitu perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 116 s/d 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari berdasarkan KUHAP.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1210611051] [Ketua Penguji: Muhammad Ali Hanafiah] [Anggota I: Khoirur Rizal L] [Anggota II: Heru Suyanto]
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	27 Nov 2019 01:29
Last Modified:	27 Nov 2019 01:29
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3286

Actions (login required)

View Item