ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) PADA PERUMAHAN DI KOTA DEPOK (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok)

Ibrahim Surya, - (2016) ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) PADA PERUMAHAN DI KOTA DEPOK (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (447kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (57kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (830kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (850kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (854kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (790kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (792kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (68kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dengan sasaran penelitian pada Perumahan yang terdiri dari: perumahan milik pemerintah dan perumahan swasta. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Perumahan berkaitan erat dengan tanah dan bangunan yang disebut dengan properti. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan terhadap rumah akan meningkat dan semakin banyak juga lahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, muncul pembangunan perumahan sistem rumah susun. Pemenuhan kebutuhan akan rumah membuat banyak muncul perusahaan pembangunan perumahan yang disebut dengan developer dengan membangun perumahan sistem rumah susun. Pembangunan perumahan sistem rumah susun ini menjadi bisnis di bidang properti yang sangat menjanjikan. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, developer tidak dapat melakukan perjanjian pendahuluan yaitu perjanjian pengikatan jual beli sebelum memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah; kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum keterbangunan paling sedikit 40 % (dua puluh persen) dan hal yang diperjanjikan.Ketentuan inimenjadi masalah bagi developer. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengadaan dan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer kepada Pemerintah Daerah, dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut. Berdasarkan Penelitian maka bahwa tidak terdapat aturan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) mengenai pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang perumahan di Kota Depok. Namun terdapat aturan-aturan hukum yang mengharuskan pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum pada kawasan perumahan dan permukiman. Adapun pengelolaan oleh Pemda belum maksimal dikarenakan masih banyaknya developer yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya sehingga pada akhirnya konsumen/user lah yang mengalami kerugian..

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1210611086] [Ketua Penguji: Hendrawati Yuripersana] [Anggota I: Siti Nurul Intan Sari D] [Anggota II: Devi Kantini R]
Uncontrolled Keywords: Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Perumahan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 26 Nov 2019 06:20
Last Modified: 26 Nov 2019 06:20
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3269

Actions (login required)

View Item View Item