ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr)

Helas Aga Tantrianto, - (2016) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (13kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (825kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (964kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (869kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (779kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (833kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (718kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (485kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu.Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan harta untuk menanggung kebutuhan hidupnya, bahkan ibadah- ibadah seperti haji atau sedekah harus menggunakan harta. Mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah dan lain-lain juga membutuhkan harta, karena besarnya peran harta kepada kehidupan manusia, maka kebanyakan dari aktivitas manusia berkisar pada soal harta atau ekonomi. Ketika seseorang yang memiliki harta meninggal dunia maka harta itu harus dikelolah kembali oleh ahli waris yang memiliki hubungan erat dengan seseorang yang meninggalkan hartanya tersebut.Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus oleh orang- orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam.Ahli waris pengganti dibutuhkan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal sebelum penyerahan warisan. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dulu. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dengan studi kasus pada penetapan pengadilan Agama Kediri Nomor 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1110611070 ] [Ketua Penguji: ] [Anggota I: Zainal Arifin] [Anggota II: Ahmad Maqbul]
Uncontrolled Keywords: Hukum Kewarisan, Ahli Waris Pengganti, Waris Islam
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 26 Nov 2019 01:28
Last Modified: 26 Nov 2019 01:28
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2730

Actions (login required)

View Item View Item