ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn.)

Ega Laksmana Triwiraputra, - (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Kgn.). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (532kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (539kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (858kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (103kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (448kB)

Abstract

Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan dalam praktik di Pengadilan Negeri Kandangan ternyata penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus dengan legal reasoning masing-masing. Dalam suatu kasus tertentu terkadang terjadi kontroversi yuridis ataupun terjadinya ketidakselarasan dengan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan pidana minimum terkadang tidak sejalan dengan rasa keadilan sebagai salah satu bentuk tujuan hukum. Undang- undang menghendaki hukuman minimum satu tahun tapi dalam kenyataannya dihukum empat bulan atau enam bulan penjara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi dan mengetahui hambatannya di Pengadilan Negeri Kandangan. Penelitian ini dalam bentuk diskriptif. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan refrensi dari beberapa buku. Analisis dilakukan secara kualitatif, mengunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilam Negeri Kandangan tidak dilaksanakan sepenuhnya pada setiap tindak pidana korupsi adalah: adanya kebebasan hakim dalam memutuskan dan memberi keadilan dalam setiap perkara yang diadili dan adanya pertimbangan atau alasan memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang bersipat khusus yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalam menerapkan sanksi minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kangdangan dipengarui oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1110611080] [Ketua Penguji: Djamhari Hamza] [Penguji I: Dwi Aryanti Ramadhani] [Penguji II (Pembimbing): Norman Syahdar Idrus]
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan Pidana Minimum Khusus, Penerapan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 26 Nov 2019 01:26
Last Modified: 26 Nov 2019 01:26
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2725

Actions (login required)

View Item View Item