TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.)

Meiyandri Nur Affiyah, - (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (97kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (979kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (855kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (865kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (103kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (602kB)

Abstract

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun baik dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi kewenangan tersebut tetap dijalankan oleh Jaksa KPK dalam bebrapa kasus. Tugas KPK hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK. Sedangkan dalam UU PPTPPU KPK hanya sebagai penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu kewenangan KPK dalam penunutan tindak pidana pencucian uang perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan tersebut. Saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan TPPU permasalahan yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU. KPK hadir sebagai sebuah solusi atau permasalahan korupsi saat ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1110611083] [Ketua Penguji: Bambang Widarto] [Penguji I: Djamhari Hamza] [Penguji II (Pembimbing): Norman Syahdar Idrus]
Uncontrolled Keywords: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kewenangan, Pencucian uang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 26 Nov 2019 01:25
Last Modified: 26 Nov 2019 01:25
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2723

Actions (login required)

View Item View Item