ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur)

Tri Ayu Rizki, - (2014) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (133kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (855kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (849kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (898kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (808kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (789kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (865kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (168kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)

Abstract

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official Assesment System, ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pemerintah, wajib pajak bersifat pasif, serta utang pajak timbul saat wajib pajak sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ditindaklanjuti dalam bentuk pemungutan dengan melibatkan petugas Kelurahan di wilayah pemerintahannya masing-masing. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga/pihak swasta, harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda administrasi 2% perbulan, serta pada tahun 2013 telah diberlakukan Penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan syarat pemberian penghapusan sanksi bunga dapat diberikan apabila pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan dilunasi terlebih dahulu oleh wajib pajak. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Bumi Bangunan ini berjalan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1010611029] [Penguji Utama: Heru Suyanto] [Penguji Lembaga: Djamhari Hamza] [Penguji Skripsi: Dwi Aryanti Ramadhani]
Uncontrolled Keywords: Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 25 Nov 2019 01:53
Last Modified: 25 Nov 2019 01:53
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2388

Actions (login required)

View Item View Item