PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM

Jenny Anggraenny, - (2014) PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (994kB)
	Text BAB V.pdf Download (870kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (873kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (258kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (581kB)

Abstract

Salah satu pengekangan terhadap kebebasan manusia untuk berbicara secara bebas adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Terhadap masalah ini penulis tertarik untuk membahas masalah penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya Komisi Negara yang diberi wewenang tanpa pembatasan untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang. Oleh karena itu penulis memilih judul Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif hukum. Bahwa dalamtindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka menjadi salah karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah “Hak Privasi” dari pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi diperbolehkan dan disahkan mekakukan penyadapan dengan keistimewaan yakni tanpa perlu meminta izin siapapun dalam prosesnya dengan pembatasan : hanya untuk pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1010611069] [Penguji Utama: M. Ali Zaidan] [Penguji Lembaga: Dwi Aryanti Ramadhani] [Penguji Skripsi: Koesparmono Irsan]
Uncontrolled Keywords:	Penyadapan, KPK, Hak Privasi, Hak Asasi Manusia.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	23 Nov 2019 04:18
Last Modified:	23 Nov 2019 04:18
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2371

Actions (login required)

View Item