PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dewi Saraswati Permata Suri, - (2016) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (18MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (329kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (184kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (18MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki Warga Negara Asing sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan akibat perceraian bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap data yang diperoleh dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan perundang-undangan, literatur- literatur dan survey kepustakaan. Diperoleh kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri begitu pula dengan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ditentukan bahwa anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan kewarganegaraan pilihannya yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 0920612009 ] [Ketua Penguji : Norman Syahdar Idrus] [Penguji I: Dwi Aryanti Ramadhani] [Penguji II (Pembimbing): Djamhari Hamza]
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Perempuan, Perkawinan Campuran.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 21 Nov 2019 07:14
Last Modified: 21 Nov 2019 07:14
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1895

Actions (login required)

View Item View Item