KEWENANGAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dody Firmansyah, - (2012) KEWENANGAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
Awal.pdf
Download (130kB)
[img] Text
Abstrak.pdf
Download (19kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (862kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (931kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (905kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (843kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (784kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf
Download (785kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (30kB)

Abstract

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kegiatan yakni Placement, Layering, dan Integration.Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan misalnyadengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (Cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan direkening bank yang berada dilokasi lain. Dapat pula dengan pergerakan fisik uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain atau menggabungkan uang tunai dari hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah, Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu akivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Ini di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang “haram”. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening- rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank dan Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “legitimate explanation”, bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara yuridis merupakan respon positif untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Respon tersebut bersifat preventif dan represif, yaitu pada nama undang-undang ada perombakan kata “pencegahan dan pemberantasan”.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 0810611024] [Penguji Utama: Norman Syahdar I] [Penguji Lembaga: Suherman] [Penguji Skripsi: M. Ali Zaidan]
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Hukum Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 20 Nov 2019 06:44
Last Modified: 20 Nov 2019 06:44
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1730

Actions (login required)

View Item View Item