“PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016)”

Army Setyo Wibowo, . (2021) “PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016)”. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text ABSTRAK.pdf Download (21kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (287kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (360kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (265kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (250kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Download (162kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (178kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (45kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | Request a copy
	Text HASIL PLAGIARISME.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy
	Text ARTIKEL KI.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibat kan kerugian bagi Konsumen. Begitupula yang terjadi dalam kasus yang bermuladariPerkara KPPU No 26/KPPU-L/2007 dan akhirnyaberakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.

Item Type:	Thesis (Tesis)
Additional Information:	[No.Panggil: 1810622015] [Pembimbing: Iwan Erar Joesoe] [Penguji 1:Beniharmoni Harefa] [Penguji 2: Arrisman.]
Uncontrolled Keywords:	PerjanjianPenetapan Harga, Monopoli, KPPU
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User:	Army Setyo Wibowo
Date Deposited:	15 Mar 2022 03:53
Last Modified:	15 Mar 2022 03:53
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/16962

Actions (login required)

View Item